Sehingga jika perguruan tinggi di Yogyakarta ingin bersaing dengan perguruan tinggi dari negeri lain salah satunya melalui penguatan riset.
Fikri mengakui dana riset untuk perguruan tinggi sangat sedikit. Komisi X DPR RI pun sudah menerima aspirasi terkait dana riset, dan akan disampaikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Saya kira ini bagus terutama ini produksi teaching factory, tapi harus jelas juga badan hukumnya. Karena contoh praktik di Sekolah Menengah Kejuruan itu juga ketika unit produksinya maju, maka kepala sekolahnya harus hati-hati karena ada temuan dari BPK, sehingga di perguruan tinggi juga harus begitu,” ujarnya.
Jadi, sambung Fikri, badan hukumnya harus diperkuat, karena ini nanti akan membantu penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi itu atau di lembaga itu.
“Tetapi terutama di perguruan tinggi negeri ini status hukumnya harus jelas, karena kan ada mekanisme bagaimana penggunaan anggaran di lembaga atau instansi,” tutup Fikri. (parlementaria)
