“Sejatinya, para anggota Dewan Pendidikan merupakan individu pejuang pendidikan yang berintegritas, kompeten dan memiliki komitmen maupun kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan, sekaligus sukarelawan yang bekerja secara ikhlas, tidak memiliki interest pribadi yang bermotif ekonomi ataupun prestise sosial”, begitu pandangan Muhammad Herwan.
Herwan, yang dikenal malang melintang di organisasi dunia usaha (Kadin Provinsi Riau dan Apindo Riau), menuturkan bahwa anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau pada periode lalu memang sepakat bekerja tanpa pamrih.
“Tersebab itu, selama 5 tahun periode tersebut kami tidak diberikan atau menerima honorarium, walaupun pada Revisi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau, dalam klausulnya menyatakan dapat diberikan honorarium,” ujarnya.
Tak jarang, katanya, juga menyumbangkan dana pribadi untuk membantu mendanai operasional maupun kegiatan Dewan Pendidikan. Itu semua kami lakukan semata-mata atas kepedulian dan kecintaan terhadap dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan Riau tersebab menyangkut masa depan generasi bangsa.
Ditambahkan Herwanyang juga Ketua Umum DPW Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (Apvokasi) Provinsi Riau, Eksistensi Dewan Pendidikan merupakan amanat dan mandatory dari Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 angka 41.
“Semoga anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau masa bakti 2022 – 2027 yang nantinya dipilih dan ditetapkan oleh Gubernur Riau bekerja amanah dan dapat berperan secara pro-aktif dalam membantu Gubernur Riau merumuskan kebijakan dan program pendidikan serta dalam membenahi maupun memberikan solusi konkrit terhadap berbagai persoalan dunia pendidikan yang sangat komplek ditengah tantangan perkembangan zaman yang dinamis dan canggih,” pungkas Herwan. (sumber: tribun)
