Dia menyebut literasi sangat dibutuhkan sebagai bagian dari soft skill yang mendukung cara berpikir kritis dan memecahkan masalah.
Hal yang juga perlu dievaluasi ialah mekanisme legislasi RUU Sisdiknas. Nadia menuturkan proses legislasi transparan dan mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak, terutama di antaranya guru, orang tua, dan siswa perlu menjadi prioritas demi terciptanya undang-undang yang mewakili kepentingan bersama dan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Mekanisme legislasi RUU Sisdiknas perlu melibatkan banyak pihak dan dijalankan dengan lebih transparan. Proses ini perlu menyediakan ruang bagi berbagai stakeholders untuk mengungkapkan pendapat,” tutur dia.
Selanjutnya, pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Nadia mengatakan ide besar Kurikulum Merdeka sangat baik karena memberikan keleluasaan kepada guru dan siswa mempersonalisasi pembelajaran dan merupakan langkah menuju kebebasan memilih lebih luas dalam pendidikan.
“Namun, lebih banyak dukungan teknis diperlukan untuk memberdayakan otonomi ini dan untuk secara efektif memanfaatkan alat dan sumber daya yang disediakan,” papar dia.
Nadia menyebut kompetensi guru yang kurang memadai ini juga yang memengaruhi implementasi Merdeka Belajar selama pandemi. Perubahan mendadak dari penggunaan teknologi selama PJJ menjadi mengajar tatap muka, menyebabkan guru-guru kesulitan melakukan pembelajaran efektif akibat masih belum optimalnya penguasaan kompetensi dalam menggunakan teknologi.
Selain itu, minimnya akses internet dan gawai pintar terutama bagi guru-guru di daerah rural Indonesia juga menjadi penghalang. Beban kerja guru-guru juga semakin berat selama masa pandemi karena tugas-tugas tambahan mulai dari menyiapkan konten pembelajaran daring hingga melayani pertanyaan dari siswa dan orang tua. (medcom)
