Dalam Rakornas itu, Menpan-RB mengungkapkan reformasi birokrasi selama ini dipandang lebih banyak dilaksanakan “di hilir”. Maka paradigma ke depan, reformasi birokrasi akan diarahkan untuk lebih tematik dan fokus pada prioritas pemerintah, yaitu Peningkatan investasi, Pengentasan kemiskinan, Digitalisasi administrasi pemerintahan, Pengendalian inflasi dan Belanja produk dalam negeri lewat e-catalog.
Selama ini pengukuran reformasi birokrasi baru dari sekedar administrasi. Kedepan Presiden mengharapkan dampak yang terukur. Apabila reformasi birokrasi bagus berarti tingkat kemiskinan turun, pelayanan Investasi bagus berarti tingkat investasi bertambah. Presiden juga menekankan agar dalam pengukuran indeks reformasi birokrasi untuk mengikutsertakan belanja produk dalam negeri pada e-catalog.
Salah satu hal penting terkait e-catalog adalah selama ini masih belum signifikan karena masih terdiri dari belanja yang kecil seperti belanja makan/minum. Maka ke depan, diharapkan belanja konstruksi sudah dapat melalui e-catalog. Dengan demikian, penggunaan produk dalam negeri dapat lebih signifikan ditingkatkan.
Dalam Rakornas itu dibentuk dalam 4 kelompok. Kelompok pertama membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Budi.
Kedua, dengan bahasan penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha, menghadirkan pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.
Kelompok ketiga, membahas mengenai penanganan COVID-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, dengan pembicara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.
Dan keempat dengan bahasan stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan, menghadirkan pembicara Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Panglima TNI Yudo Margono.(Theo)
