Jakarta – Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) terus melakukan penguatan komunikasi dan publikasi program-program strategis.
Upaya tersebut kali ini dilakukan Direktorat SMK dengan menginisiasi program seri webinar bertajuk “SMK Bisa” yang mengangkat tema “Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka SMK dan Pendaftaran Kurikulum Merdeka 2023”.
Tujuannya untuk memberikan penguatan pemahaman tentang penerapan Kurikulum Merdeka dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar sesuai dengan kebutuhan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Mengingat, khusus untuk SMK sendiri, terdapat beberapa perbedaan implementasi Kurikulum Merdeka termasuk dalam penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
Oleh karena itu, satuan pendidikan SMK harus memahami Spektrum Keahlian apa saja yang ada pada Kurikulum Merdeka dan tertuang dalam aturan yang berlaku sebelum melakukan pendaftaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur SMK, Wardani Sugiyanto saat menyampakan dukungan Ditjen Diksi untuk memandu satuan pendidikan SMK dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
“Pada pelaksanaan IKM terdapat enam dukungan yaitu Platform Merdeka Mengajar (PMM), seri webinar, komunitas belajar, helpdesk, narasumber berbagi praktik baik, dan mitra pembangunan,” terangnya dalam sambutan di Jakarta, Kamis lalu.]
Sementara itu Direktur Wardani menjelaskan, khusus melalui PMM, para pendidik dan kepala sekolah dapat memanfaatkan platform tersebut untuk mengajar dan belajar, termasuk untuk berkarya dan berbagi.
Para pendidik dan kepala sekolah kata dia, juga akan mendapatkan informasi secara lengkap tentang Kurikulum Merdeka dan dapat memanfaatkan perangkat ajar di dalam platform tersebut sebagai referensi di satuan pendidikan masing-masing.
“Termasuk pendaftaran Kurikulum Merdeka yang sudah dibuka mulai dari 6 Februari 2023, informasinya dapat diperoleh secara lengkap melalui PMM,” terang Wardani lebih lanjut.
Terkait dengan penguatan implementasi Kurikulum Merdeka, Laila Nasyaliyah, dalam paparannya menerangkan bahwa mungkin sebagian besar satuan pendidikan di Indonesia sudah akrab dan sudah tidak asing lagi dengan Kurikulum Merdeka. Hal ini dikarenakan sosialisasi dan implementasi kurikulum ini sudah dilakukan mulai dari tahun 2022.
