“Ini juga masih ada kaitannya dengan usia pernikahan (menikah), dan bagaimana kesiapan mereka berkeluarga. Ini kami masih terus kejar Pak,” kata Gubernur kepada Menko PMK dari sambungan jarak jauh.
Sedangkan terkait kondisi kemiskinan ekstrem, Gubernur juga menyampaikan perihal penurunan angka tersebut dari tahun sebelumnya. Jika pada 2021 lalu tercatat di angka 1,34 juta jiwa, maka di tahun 2022 turun menjadi 1,27 juta jiwa.
Hal ini juga masih berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, hingga menyebabkan anjloknya perekonomian dari banyak sektor, sebagai pemicu munculnya orang miskin.
“Untuk data miskin ekstrem berada pada angka 120 ribu jiwa. Kami masih mencari tahu faktor penyebabnya. Sementara upaya kita masih terus berjalan seperti program bedah rumah, bantuan sosial, bantuan stimulus ekonomi untuk UMKM, petani, nelayan dan sebagainya,” jelas Edy.
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa angka kemiskinan di Sumut pada 2021 lalu menduduki peringkat 18 secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan provinsi ini tercatat berjumlah 9,01% pada Maret 2021.
Kemudian pada September 2021, jumlahnya menjadi 8,49%. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,52 poin. Dengan demikian, angka kemiskinan di Sumut setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021, atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.
Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pertemuan ini merupakan kegiatan Roadshow Virtual untuk mendapatkan laporan terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Dalam hal ini, Sumut menjadi provinsi ke-14 selama 16 hari pelaksanaan, dimana ada sejumlah kabupaten yang menjadi sasaran seperti Madina, Padanglawas, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Nias Selatan dan Tapanuli Tengah.
“Kemudian langkah apa yang sudah dilakukan, serta terobosan yang ditempuh ?. Terutama masalah yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Terakhir meminta usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat penurunan angka stunting serta kemiskinan ekstrim,” sebut Menko.
Selain itu, Menko PMK juga mengatakan pihaknya berupaya mengidentifikasi semua isu, kendala dan masalah yang ada. Selanjutnya akan dibahas langkah kedepan, sebagai solusi persoalan dimaksud.(*/theo)
