DEPOK – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), menggelar Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025. Kegiatan dihadiri oleh para pemangku kepentingan bidang pendidikan dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Kemendikdasmen terus berupaya mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia ke empat yaitu penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. Menuju Indonesia Emas 2045, peran pendidikan dasar dan menengah menjadi salah satu kunci menciptakan SDM unggul dan berkualitas,” ungkap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Depok, Selasa (29/4).
Salah satu kabupaten/kota, yakni Kabupaten Nias, Sumatra Utara, terus menjaga asa menciptakan layanan pendidikan yang maksimal. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Kharisman Halawa, mengatakan bahwa daerahnya menyambut baik seluruh program dan inisiasi Kemendikdasmen dalam mewujudkan visi Pendidikan Bermutu untuk Semua.
“Sebagai salah satu daerah 3T kami sangat memerlukan dukungan bukan hanya dari sisi anggaran, melainkan juga dari sisi motivasi. Kabupaten Nias termasuk salah satu tempat yang masih terdapat sekolah yang rusak dan kami akan lakukan program Revitalisasi Sekolah,” ucap Kharisman.
Dalam menjawab tantangan pendidikan, Kharisman menuturkan bahwa Kabupaten Nias tidak berhenti menciptakan inovasi pembelajaran. Pada tahun 2024, sejumlah guru dan peserta didik Kabupaten Nias telah berhasil mewakili Provinsi Sumatra Utara dalam berbagai perlombaan di level nasional.
“Kemajuan pendidikan akan berdampak baik bagi SDM di daerah kami. Untuk itu, setelah acara ini saya langsung melaporkan kepala Bupati untuk bersama-sama merumuskan kebijakan ke depannya guna mendukung seluruh program yang dihadirkan Kemendikdasmen,” tuturnya.
Senada dengan Kharisman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara, Zazili, mengapresiasi Kemendikdasmen yang menghadirkan kembali acara Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025. Menurutnya, acara ini penting sebagai wadah untuk menyinkronisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya di daerah 3T.
