WARTA PENDIDIKAN – Angin panas sedang berputar di tubuh Nahdlatul Ulama. Sebuah risalah rapat bertarikh 20 November 2025 berisi permintaan pengunduran diri dari Rois Syuriah kepada Ketua Tanfidziyah PBNU, Gus Yahya.
Risalah itu menyeruak ke publik, membuat perbincangan yang semula lirih berubah menjadi gelombang besar. Dan ketika NU bergolak, seluruh umat ikut merasakan getarnya. Itu sebabnya keteduhan rumah besar ini menjadi harapan kita semua.
Namun dalam badai itulah NU dan Muhammadiyah sejatinya saling berfungsi sebagai cermin: tempat bercermin, bukan menertawakan bayangan. Keduanya seperti sepasang sandal—tak pernah identik, tetapi selalu saling melengkapi langkah bangsa.
Ingatlah, ketegangan internal bukan hanya milik NU. Muhammadiyah punya babak dramatisnya sendiri. Pada masa hubungan dengan negara memanas, saat Soekarno tampak terlalu akrab dengan Partai Komunis, tiba-tiba Moelyadi Djojomartono—salah satu Ketua PP Muhammadiyah—diangkat menjadi Menteri Sosial. Putusan ini langsung membelah opini: ada yang melihatnya sebagai peluang strategis, ada pula yang memandangnya sebagai ancaman. Di antara yang menolak adalah sosok yang tak perlu diperkenalkan lagi: Buya Hamka, dengan pena tajamnya di harian Abadi.
Hamka khawatir Moelyadi akan memecah persyarikatan. Sebaliknya, Farid Ma’ruf menilai itu sebagai jalan maslahat—kesempatan memperluas pengaruh dakwah dan menjaga hubungan konstruktif dengan pemerintah. Perdebatan membesar, menjadi bola api yang menggelinding dari ruang rapat hingga ke mimbar-mimbar pertemuan. Ketegangan memuncak, dan Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta pun digelar untuk meredakan bara itu.
Buya Hamka tampil pertama. Tidak dengan amarah, melainkan dengan ketenangan seorang ulama yang matang ditempa badai. Suaranya bergetar, namun isi tuturannya tajam: bahwa semua kritiknya lahir dari cinta pada Muhammadiyah. Dan jika kata-katanya melukai Kiai Farid, ia memohon maaf setulus-tulusnya. Ruangan terdiam; kadang, kejujuran yang pelan jauh lebih menggetarkan daripada retorika yang keras.
Kiai Farid berdiri membawa map tebal berisi bantahan. Tetapi setelah mendengar permohonan maaf itu, map tersebut tetap tertutup. Ia menyampaikan, keputusan menerima jabatan menteri hanyalah ikhtiar untuk memperluas manfaat. Dan jika langkahnya menimbulkan mudarat bagi persyarikatan, ia siap mundur dari Pimpinan Pusat. Belum selesai ia bicara, Buya Hamka bangkit sambil berseru, “Jangan Kiai Farid yang mundur. Beliau dibutuhkan. Kalau perlu, saya saja yang mundur!” Dua tokoh itu lalu berangkulan, menangis, mengubur perbedaan dengan akhlak yang tinggi.
Nama-nama seperti Moeljadi, Farid Ma’ruf, Djarnawi Hadikoesoemo, Buya Hamka, hingga Ki Bagus Hadikusumo mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling meniadakan. Mereka menunjukkan kelas: bahwa sebuah organisasi besar tidak dibesarkan oleh ego, tetapi oleh jiwa yang lapang. Sementara, kita—generasi hari ini—sering terjebak dalam perkara remeh yang dibungkus jargon “demi organisasi”. Kiai Nur Cholish Huda mengingatkan: banyak orang yang mengaku membela Muhammadiyah, padahal yang mereka bela hanyalah ego mereka sendiri.
Pada akhirnya, NU dan Muhammadiyah sama-sama tumbuh dari akar yang satu: cinta kepada umat, negeri, dan nilai-nilai Ilahi. Maka ketika salah satunya diterpa badai, yang lain mestinya mengulurkan cermin, bukan pisau. Karena dua ormas ini, seberbeda apa pun gaya langkah mereka, berdiri di tanah yang sama: tanah persaudaraan. (*)
Penulis: Dr. IRWANDI NASHIR (Dosen UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, E-mail: irwandi@uinbukittinggi.ac.id)
