TANAH DATAR – Bertempat di GOR Bulutangkis Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, 200-an pegiat bidang kemanusiaan dan kebencanaan ikuti Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatra Barat Nomor 4 Tahun 2023.
Perda Penanggulangan Bencana di wilayah Sumbar itu, diharapkan menjadi acuan penting bagi setiap elemen yang berada di Kabupaten-Kota dalam keikutsertaan mereka dalam penanganan bencana.
Sosialisasi Perda (sosper) yang digawangi oleh Komisi IV DPRD Sumbar itu, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV, Erick Hamdani, SE.
Di hadapan ratusan peserta yang berasal dari ragam elemen dan stakeholder kebencanaan di wilayah Kota Padang Panjang dan Kecamatan Batipuh serta X Koto Tanah Datar itu, tokoh muda yang intens dalam komunikasi publik urusan penanganan bencana tersebut menyampaikan, Perda Nomor 4 Tahun 2023 merupakan rujukan penanganan bencana di wilayah Sumbar.
Sementara itu, kegiatan Sosper juga mendatangkan narasumber dari BPBD Sumbar. Pihak BPBD Sumbar sebagai otoritas penanganan bencana, pada kesempatan tersebut menyampaikan, langkah-langkah penanganan bencana bukan hanya ketika bencana terjadi.
“Ada langkah mitigasi pra bencana, dan ada kegiatan tanggap darurat saat bencana terjadi, kemudian pascabencana juga diikuti dengan kegiatan recovery,” sebut narasumber BPBD.
Sementara itu, dalam kesempatan tanya jawab dengan peserta, sejumlah pertanyaan pun bermunculan. Dari Alpha Rescue yang diwakili Nova Indra, pertanyaan mengenai pentingnya rencana kontijensi dari BPBD Sumbar untuk dilakukannya diseminasi ke seluruh stakeholder di daerah pun mengemuka.
“Ini penting. Karena perundangan yang ada di daerah, jangan sampai hanya pada tataran yang stagnan pada posisi normatif. Kita butuh langkah yang pasti untuk dipahami oleh semua stakeholder,” sebut pimpinan Alpha Rescue itu.
Disambung Nova, Sosper terkait kebencanaan di Sumbar, tidak akan bermanfaat apa-apa tanpa kejelasan teknis di lapangan.
“Kami para stakeholder, tentuya butuh panduan teknis agar ketika melakukan operasi kemanusiaan, semuanya terpandu dengan baik. Jelas SOP-nya,” ujar pemilik callsign 91KMAQP itu.
Dirinya pun menyampaikan, kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan kebencanaan perlu ditumbuhkembangkan di daerah-daerah.
“Agar semua elemen masyarakat mendapatkan informasi yang tepat, tidak bisa tidak, kegiatan pendidikan dan pelatihan perlu digalakkan,” pungkasnya. (*)
