Ia juga menekankan sebuah pola pikir (mindset) kepada tim PPID LL Dikti Wilayah X bahwa PPID adalah gerbang informasi untuk masyarakat sehingga tim PPID harus memiliki pola pikir keterbukaan informasi publik. Apalagi, wilayah kerja LL Dikti X mencakup empat provinsi, yaitu Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Total ada 242 perguruan tinggi swasta di empat provinsi tersebut.
“Jika kita tidak punya inovasi yang adaptif di masa revoluasi industri 4.0 atau society 5.0, kita hanya bisa berbicara di dalam kotak. Kita teruji jika kita masuk ke dalam gelanggang. Kalah menang itu biasa. Justru ketika kalah, kita jadi tahu kekurangan kita,” katanya.
Anugerah Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh badan publik kategori pemerintahan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah provinsi, instansi vertikal, KPU kabupaten/kota, Bawaslu kabupaten/kota, pemerintahan nagari/desa, BLUD/BUMD/BUMNag/BUMDes, SMA/SMK/MA, dan PTS.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat, Noval Wiska, dalam sambutannya pada puncak acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengatakan ada banyak praktik positif dalam keterbukaan informasi.
“Ada inovasi e-monev yang sudah kami lakukan. Komisi Informasi berupaya memastikan praktik keterbukaan informasi dan mendorong badan publik semakin terbuka, membuka diri, dan semakin transparan,” ujarnya.
Puncak acara Anugerah KIP Provinsi Sumatra Barat Tahun 2022 juga dihadiri oleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah. Dalam sambutannya, Mahyeldi berharap agar pengawasan, evaluasi, dan apresiasi kepada tokoh-tokoh Sumbar yang peduli terhadap keterbukaan informasi publik ini dapat menjadi program strategis.
“Informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang berkualitas dari sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya. (kemdikbud)
