WPdotCOM, Kab. Bekasi – Langkah cepat mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan ASN, Pemerintah Kabupaten Bekasi terbitkan Surat Edaran Bupati tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran bernomor 800/SE-26/BKPPD tertanggal 18 Maret 2020, sekaligus sebagai tindak lanjut atas Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 880/30/BKD tentang Penyesuain Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) setempat Alisyahbana mengatakan, terdapat sejumlah ketentuan yang disesuaikan dalam penyesuaian pemberlakuan sistem kerja tersebut. Sejumlah poin penting di antaranya, memberlakukan sistem kerja Flexible Working Arrangement (FWA). Di mana khusus Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Non Pelayanan, dan Pelaksana, dimungkinkan untuk melakukan pekerjaan di rumah masing masing.
“Untuk Pejabat Pengawas, Fungsional Non Pelayanan dan Pelaksana, dapat melaksanakan tugas di rumah masing masing dengan tetap melaporkan hasil kerja melalui aplikasi E-Kinerja,” ucap Alisyahbana.
Ali menambahkan, kebijakan FWA tidak berlaku bagi Dinas/Badan/Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang mempunyai fungsi pelayanan langsung. Begitu juga bagi Pimpinan Perangkat Daerah, baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator (Eselon III a dan III b).
“Bagi Pimpinan Perangkat Daerah dan Pejabat Administrator, serta khusus Dinas/Badan/Kecamatan yang mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada aparatur maupun masyarakat, tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan untuk mencegah Covid-19,” terang Ali.
Edaran tersebut juga mengatur tentang teknis pembagian tugas guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Penugasan dilakukan melalui media informasi dan komunikasi atau media komunikasi, seperti Whatsapp, SMS, serta media komunikasi lainnya.
“Setiap Pejabat Administrator (Eselon Illa dan IIIb) atau Pejabat Pengawas, mendistribusikan pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana per hari melalui media infomasi dan komunikasi atau media elektronik” jelasnya.
Selain pemberlakuan pengaturan sistem kerja, Bupati Bekasi juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meminimalisir kegiatan rapat atau pertemuan yang melibatkan banyak orang baik di dalam maupun luar. Jika diperlukan kegiatan rapat atau pertemuan, dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi atau melalui media elektronik.
“Seluruh perangkat daerah telah saya minta untuk meminimalisir kegiatan rapat atau pertemuan. Saya mengimbau untuk dapat manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi jika tetap diperlukan untuk melaksanakan rapat,” ujar Eka, Bupati Bekasi.
Khusus untuk perjalanan dinas, Eka juga telah meminta jajarannya untuk selektif dan melihat urgensi dari kegiatan tersebut. Ia meminta pegawainya untuk menunda segala bentuk perjalanan dinas keluar negeri.
“Untuk pimpinan yang menugaskan pegawai unit kerjanya melakukan perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas/urgensi yang harus dilaksanakan,” tandasnya.
Pelaksanaan FWA ini akan diberlakukan hingga tanggal 31 Maret 2020, dan akan dilakukan evaluasi berdasarkan kebutuhan serta arahan pimpinan. (SP)
